Warna dan Wangsa

Dalam Lontar Wrhaspati Tattwa dijelaskan: Paramasiwa kesadarannya mulai tersentuh oleh Maya; ketika itu ia mulai terpengaruh oleh sakti, guna, dan swabhawa yang merupakan hukum kemahakuasaan Ida Sanghyang Widhi Wasa. Dalam keadaan begini ia diberi gelar Sadasiwa. Ia memiliki kekuatan untuk memenuhi segala kehendaknya yang disimpulkan sebagai bunga teratai (padmasa) yang merupakan stana-Nya. Dengan sakti, guna, dan swabawa-Nya ia aktif dengan segala ciptaan-ciptaan-Nya, karena itu ia disebut Saguna Brahman. Dalam menciptakan manusia ia tidak membeda-bedakan derajat manusia.

Bhagawadgita, percakapan ke-empat sloka ke-13, berbunyi: Catur Warna adalah ciptaanku menurut pembagian kualitas dan kerja; tetapi ketahuilah, walau penciptanya Aku, Aku tidak berbuat dan mengubah diri-Ku.

Catur warna adalah: Brahmana, Kesatria, Wesya, dan Sudra. Pengelompokannya menurut bakat/ kualitas manusia dan kerjanya. Orang yang berbakat, berkualitas, dan bekerja di bidang ke-Tuhanan disebut Brahmana. Orang yang berbakat, berkualitas, dan bekerja di bidang pemerintahan disebut Kesatria. Orang yang berbakat, berkualitas, dan bekerja di bidang perekonomian disebut Wesya. Orang yang berbakat, berkualitas, dan bekerja di bidang pelayanan disebut Sudra.

Keempat kelompok profesi ini diperlukan dalam tatanan kehidupan manusia, oleh karena itu Ida Sanghyang Widhi Wasa menciptakan manusia-manusia yang berbeda, tidak sama semuanya. Tidaklah dapat dibayangkan bagaimana bentuk kehidupan ini jika semua manusia persis sama: bakat, kualitas, dan kerjanya. Warna seseorang dapat berubah menurut desa, kala, patra, dan juga dapat dirangkap oleh satu orang. Perubahan menurut desa, kala, patra sudah terjadi sejak dahulu, misalnya di abad ke 13 M ketika Danghyang Kresna Kepakisan (warna Brahmana) dinobatkan sebagai Raja Bali Dwipa oleh Sri Ratu Tribuwanattunggadewi (Raja Majapahit) gelarnya diubah menjadi Sri Kresna Kepakisan (warna Kesatria); contoh lain dalam kehidupan sekarang misalnya seorang Bupati (warna Kesatria) yang sudah pensiun lalu menjadi petani anggur maka dia menjadi warna Sudra. Warna dapat dirangkap oleh satu orang, misalnya seorang pesuruh Kantor yang menjadi Pemangku; ketika di Kantor dia menjadi warna Sudra, tetapi di Pura dia menjadi warna Brahmana.

Ke-empat warna itu status dan derajatnya sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, karena wujudnya adalah professionalisme.

Wangsa adalah bangsa. Karena bangsa berkonotasi dengan etnis, maka sifatnya turun temurun. Misalnya anak pasangan suami/ istri berbangsa Cina tidak mungkin mengaku anak orang berbangsa Negro. Di Bali, wangsa sering dikaitkan dengan istilah Kasta.

Kasta artinya tingkatan derajat (kast) yang membedakan dengan tingkatan atau derajat (kast) yang lain. Secara umum penetrasi ke-wangsa-an berkaitan dengan politik, perjuangan, dan kekuasaan. Kita menyatakan eksistensi sebagai Bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda 1928 karena ada perjuangan politik agar bersatu dan menjadi penguasa di tanah air kita sendiri, lepas dari penjajahan. Setelah berhasil menaklukkan Bali di abad ke 13, Gajahmada menyatakan eksistensi para emigran Majapahit sebagai Triwangsa dan penduduk Bali-Aga sebagai orang-orang tidak berbangsa. Politik Gajahmada sangat sesuai dengan situasi pada waktu itu menurut kacamata Majapahit karena tujuannya agar Bali-Aga tidak eksis lagi sehingga wawasan Nusantara di bawah panji-panji Majapahit yang tercetus dalam Sumpah Palapa dapat terwujud. Orang-orang Bali-Aga otomatis dimasukkan kedalam wangsa Sudra. Lama kelamaan wangsa menjadi kasta, dan yang menyedihkan adalah warna menjadi wangsa, sehingga sekarang ditemukan: Kasta Brahmana, Kasta Kesatria, Kasta Wesya, Kasta Sudra, dengan atribut/ titel yang tidak berdasarkan kitab suci.

Oleh karena pembauran warna dengan wangsa/ kasta, maka atribut/ titel itupun diwariskan turun temurun. Kejanggalan tidak sedikit terjadi, misalnya seorang wangsa Brahmana berprofesi sebagai warna Sudra, demikian sebaliknya. Banyak yang berdalih bahwa mewariskan wangsa kepada keturunan adalah sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Ini kurang bijaksana, karena pola pikir seperti itu telah menyimpang dari Weda. Titel bagi para Raja di Bali dikukuhkan/ dianugrahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda setelah terwujudnya Pemerintahan Swapraja, berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 1938. Pengambilan sumpah jabatan para Raja itu dilaksanakan di Pura Besakih pada tanggal 29 Juni 1938 bertepatan dengan hari raya Galungan oleh Residen Bali dan Lombok: J. Mol. (sumber: Bali pada abad XIX, Ida Anak Agung Gde Agung, Gajahmada University Press, 1989). Karena konsep warna telah menjadi wangsa, maka titel-titel itu diwariskan turun temurun hingga saat ini. Kebijaksanaan ini menjadi panutan bagi sebagian golongan Triwangsa lainnya. Bagi orang yang mengerti, keadaan ini sungguh lucu dan menggelikan; betapa tidak ? Indonesia telah merdeka, tetapi mereka masih patuh pada anugerah Belanda.

Uraian singkat ini untuk menjadi bahan pemikiran bagi kita semua: masyarakat, lembaga adat, PHDI, dan Pemerintah, agar di-era reformasi ini kejanggalan-kejanggalan di atas tidak berpengaruh kepada kehidupan beragama.

 Bhagawan Dwija dari Geria Tamansari Lingga, Singaraja, lahir di Singaraja tanggal 13 Maret 1945. Pendidikan dimulai di Sekolah Rakyat No. 1 Singaraja, dilanjutkan ke SMP No. 1 Singaraja, SMEA Singaraja, FE UniBraw Malang, Sekolah Kader Pimpinan I BRI Jakarta, Univ. of Phillippines, Los Banos, dan SESPIBANK Jakarta. More from author

Related posts:

1. Bagaimanakah Pandangan Hindu Terhadap Perbedaan Wangsa?
2. Sistem Kasta di Hindu
3. Riwayat Kasta di Bali
4. Kawin Lari
5. Manawa Dharmasastra
6. Masalah Mecaru
7. Panca Tirtha
8. Hindu Dalam Wacana Bali Centris